Sejumlah pimpinan Koalisi Merah Putih (KMP) berkumpul di Bakrie Tower pada Senin (12/10) malam. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, pertemuan membahas berbagai masalah dan isu-isu terkini. "Hari ini kami membicarakan mengenai tiga hal, yakni hasil kinerja Jokowi-JK selama satu tahun, membahas
Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menyatakan, Presiden Joko Widodo merasa malu akibat kabut asap yang sedang menyelubungi kawasan Pulau Sumatera, Kalimantan, hingga ke negeri jiran, Singapura, Malaysia, dan Thailand. "Secara tidak langsung, beliau meminta maaf, merasa tertekan dan juga malu,"
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei mengatakan dana yang telah dikeluarkan pemerintah untuk melakukan penanggulangan bencana kabut asap di Sumatera Selatan dan beberapa provinsi lainnya di Sumatera dan Kalimantan mencapai Rp500 miliar. "Dana penanggulangan bencana kabut
Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara Teuku Erry Nuradi. Mengenakan batik warna merah, Teuku Erry pun sudah mendatangi kantor KPK pukul 09.15 WIB, Senin (12/10). Kabarnya, Teuku Erry diperiksa penyidik KPK terkait dengan kasus suap hak
Menteri Kesehatan Nila Moeloek belum menerima laporan resmi mengenai jumlah korban meninggal akibat kabut asap yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas (ISPA). "Hingga saat ini belum ada laporan resmi yang saya terima," kata dia di Batam usai memberikan arahan dalam Rakerda Kesehatan Provinsi
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan terus menjadi garda terdepan dalam proses imunisasi ideologi kebangsaan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam keterangannya kepada wartawan di sela Seminar Kebangsaan dan Sosialisasi Empat Pilar, di Hotel Semesta, Semarang, Senin (12/10).
Menteri Sosial (Mensos), Khafifah Indar Parawansa beberapa waktu lalu menyampaikan pendapat agar pelaku kejahatan seksual kepada anak dihukum berat, salah satunya dipotong saraf libidonya. Pendapat tersebut dinilai mampu mengurangi kebuasan seorang paedofil yang sangat menghawatirkan masyarakat, terutama bagi
Evaluasi kinerja menteri oleh Presiden Jokowi pada usia satu tahun pemerintahan, tepatnya 20 Oktober 2015, memunculkan spekulasi akan ada reshuffle jilid II. Jikapun nanti ada reshuffle, Partai Nasdem meminta agar wacana reshuffle tak terlalu digembar-gemborkan ke publik, hingga menimbulkan polemik di tengah
Penderita penyakit akibat kabut asap di Riau terus bertambah. Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat sampai hari ini penderita asap menembus angka 70.083 penderita. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah penyakit yang mendominasi penyakit asap. Dinas Kesehatan Propinsi Riau mencatat penderita
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon mengatakan DPR tidak ingin memperlemah KPK, sedangkan penguatan menjadi inti revisi Undang-undang (UU) KPK dalam memaksimalkan peran KPK dalam memberantas korupsi. "Kalau ada revisi yang berkaitan dengan penguatan itu inti dari komitmen kami,"
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, pihaknya siap mengajukan calon sendiri dalam Pemilihan Presiden 2019 mendatang. "Mengenai siapa tokoh yang akan diajukan, kami masih menunggu perkembangan sampai waktunya tepat baru akan diumumkan. Calonnya bisa siapa
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyatakan menolak revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. "Kami dari departemen hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DPP Partai Demokrat memberikan dukungan penuh pada KPK untuk menolak revisi UU KPK," kata Ketua Departemen
Berawal dari semakin besarnya hutang negara terhadap China yang mencapai USD 28,2 atau sekitar Rp 366.000 triliun setara dengan 100 kali utang luar negeri. Padahal pemerintahan yang baru berjalan satu tahun. Potret ini mengundang tanya sekaligus kekhawatiran di kalangan aktivis
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan terdapat dua perusahaan asing yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). "Dua perusahaan ini, satunya berasal dari Malaysia dan satu lagi dari Tiongkok," ujarnya dalam
Partai Demokrat menilai draf revisi UU KPK yang beredar saat ini, sangat jelas bertujuan melemahkan KPK karena indikasinya terlihat dari dikuranginya kewenangan KPK dalam melakukan pencegahan dan penindakan. Dalam revisi itu, kata politisi Demokrat yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman,
